Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (Musrenbang DIY) Tahun 2018 kembali digelar di Hotel Eastparc Yogyakarta pada Selasa (06/03/2018). Dikemukakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si., kegiatan yang diwujudkan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 ini merupakan dokumen rencana pembangunan tahun kedua dari dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD 2017-2022) yang kini tengah dibahas di DPRD DIY. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan dalam Musrenbang. Seperti penanggulangan kemiskinan, ketimpangan wilayah, pembiayaan nonpemerintah, hingga pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA).
“Diharapkan dalam Musrenbang ini dapat memberikan semangat baru dalam melaksanakan rencana pembangunan di DIY tahun 2019. Dan membangun struktur pembangunan yang nyata dan mampu memberikan solusi atas segala permasalahan di DIY, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Musrenbang tahun ini merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan di tingkat provinsi untuk melakukan koordinasi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang secara khusus membahas konsep rancangan kerja pembangunan DIY tahun 2019, berdasarkan aspirasi daerah dan hasil forum SOPD dan Musrenbang Kab/Kota di DIY,” ujar Wakil Gubernur DIY KGPAA Sri Paduka Paku Alam X dalam sambutan Gubernur DIY yang dibacakan pada Selasa (06/03/2018).
Dikemukakan, hal itu tak lepas dari Undang-Undang (UU) No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang di dalamnya mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah. Baik untuk jangka panjang selama 25 tahun ke depan, jangka menengah selama lima tahun, maupun jangka pendek selama satu tahun. Dalam kegiatan yang diikuti sekitar 250 peserta dari berbagai institusi/lembaga, baik dari jajaran birokrasi, legislatif, perguruan tinggi, LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, hingga swasta ini diharapkan bisa menjadi nilai tambah, terutama dalam mengembangkan DIY ke depan. Dan sesuai dengan tema yang diusung yakni Pemerataan Pembangunan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan.
Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt., yang juga turut hadir mengingatkan kepada seluruh jajaran pemangku kepentingan di DIY, untuk mengungkapkan segala kendala yang dialami. Dirinya pun menyoroti tentang dana desa di DIY yang justru belum tersalurkan ke desa. Padahal program ini merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat di daerah, sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat. Dirinya berharap melalui Musrenbang lahir gebrakan baru yang bisa menjadi role model ke depan. Sementara itu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DIY yang menjadi tamu undangan, juga berharap dapat memberikan sumbangsihnya dalam perencanaan olahraga DIY ke depannya.
Foto dan Teks : Bidang Media dan Humas KONI DIY